Keharusan Mengikuti Rasulullah dalam Shalat

Rasanya tidak perlu ditegaskan lagi bahwa sebagai umat muslim kita harus mengikuti cara Rasulullah dalam melakukan ibadah shalat, Allah Ta’ala berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 21 : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” Rasulullah Saw bersabda : “Shalatlah kalian seperti halnya kalian melihatku mengerjakan shalat.”

Suatu saat Rasulullah shalat di atas mimbar di hadapan manusia dan kemudian beliau berkata : “Aku melakukan ini supaya kalian mengikutiku dan supaya kalian tahu shalatku.”

Mengikuti cara shalat yang dilakukan Nabi secara psikologis lebih banyak mendapatkan berkahnya karena mengikuti cara shalat yang dilakukan Nabi berarti kita menjalankan perintahnya. Sevara zhahir mengikuti shalat cara Nabi berarti mengerjakan shalat seperti yang Nabi kerjakan.

Masalah ini telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya Sifat Shalat Nabi yang merupakan karya yang paling baik yang berbicara masalah shalat.

Mengikuti cara shalat seperti Nabi, baik secara psikologis maupun zhahir akan selalu beriringan seperti yang telah di jelaskan pasa postingan sebelumnya (Kekhusyu’an Jasad Mengikuti Kekhusyu’an Hati).

Yang perlu diperhatikan disini adalah, bahwa meletakkan kedua telapak tangan di atas dada hukumnya sunnah, jangan meletakkan kedua tangan di bawah pusar karena perbuatan tersebut menunjukkan kemalasan dan tidak mencerminkan keseriusan serta kesungguhan. Terlebih hal tersebut tidak dibenarkan oleh hadits-hadits Nabi. Kemudian juga jangan melepaskan kedua tangan (tidak bersedekap), karena Rasulullah dalam haditsnya memerintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan beliau juga melakukan hal yang sama. Melepaskan kedua telapak (baca : tidak bersedekap) tangan lebih menunjukkan kemalasan dari pada kekhusyu’an dan keseriusan.

Termasuk salah satu cara shalat Rasulullah adalah memfokuskan pandangannya ke tempat sujud. Oleh karena itu, dalam shalat hendaklah tidak melepaskan pandangan ke segala arah karena hal tersebut dapat menyebabkan seseorang keluar dari kekhusyu’an shalat dan merupakan tanda-tanda ketidak-khusyu’an.

Termasuk salah satu cara shalat Rasulullah adalah berisyarat dengan menggunakan telunjuk dan mengangkatnya ketika tasyahud. Hal tersebut dapat menghindari diri dari godaan syaitan, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar : “Melakukan isyarat dengan menggunakan telunjuk adalah kepedihan bagi syaitan, seseorang tidak akan lupa –dalam shalatnya– ketika mengucapkan hal seperti ini.” Maksudnya berisyarat dengan telunjuk ke arah kiblat ketika tasyahud.

Begitu juga, termasuk salah satu cara shalat rasulullah adalah dengan membaca berbagai dzikir dalam shalat, baik ketika membaca doa iftitah, ketika ruku’, sujud ataupun tasyahud. Hal ini disunnahkan bagi orang yang mampu untuk menghafal seluruh bacaan tersebut atau sebagian saja, dalam hal ini juga dapat menghindari seseorang dari kelalaian bertadabbur. Ketika dziki-dzikir tersebut sudah menjadi lafazh, maka seseorang akan terbiasa berulang-ulang untuk mengucapkannya.

Faedah Beriman Kepada Malaikat

Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepada-Nya, mereka tidak pernah berdosa.

Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para Nabi dan Rasul.

Beriman kepada Malaikat akan mendatangkan berbagai faedah, di antaranya:

1. Kita akan mengetahui dan mengakui akan kebesaran Allah, kekuatan dan kekuasaan serta keagungan-Nya.
2. Mewujudkan rasa syukur kepada Allah atas perhatian-Nya terhadap manusia dengan mengutus Malaikat untuk menjaga mereka.
3. Sebaggai sugesti untuk senantiasa melaksanakan ketaatan dan berjalan di jalan petunjuk serta menjadi penghalang baginya dari melakukan dosa dan maksiat. Hal ini karena Malaikat akan memberikan syafa’at, berdoa, dan memohonkan ampunan bagi kaum mukminin, serta mencatat semua amal perbuatan manusia.
4. Mewujudkan ketenangan dalam hati seorang mukkin keran yakin bahwa Malaikat menjaga dan menolongnya dengan perintah Allah, khususnya di saat genting.
5. Mendorong untuk segera menjauhkan diri dari bentuk penyimpangan-penyimpangan syar’i serta perbuatan menyakiti malaikat.

Rasulullah Saw bersabda : “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.”

Beliau juga bersabda : ”ada tiga orang yang tidak didekati Malaikat: (1) orang yang mabuk, (2) orang yang melumuri tubuhnya secara berlebihan dengan minyak za’rafan, dan (3) orang yang junub.”

Kemudian sabda beliau : “Barangsiapa yang memakan sayuran ini; bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah ia mendekati kami di masjid-masjid kami, karena Malaikat tersakiti dengan apa yang menyakiti anak Adam.”

Jika demikian agung kedudukan Malaikat di alam ghaib serta demikian besar peran mereka dalam alam semesta ini, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengimani mereka dan menjalin hubungan dengan mereka dengan cara membersihkan diri, menyucikan hati, dan beribadah hanya kepada Allah SWT dengan penuh kekhusyu’an.

Pahala Membantu Tetangga dan Anak Yatim

Pada suatu ketika, Abdullah bin Mubarak pergi menunaikan ibadah haji dan tertidur di Masjidil Haram. Dalam tidurnya, ia bermimpi meilhat dua malaikat turun dari langit dan berdialog masalah haji.

Malaikat I : Berapa banyak orang-orang yang berhaji pada tahun ini?

Malaikat II : Enam ratus ribu.

Malaikat I : Berapa banyak yang diterima?

Malaikat II : Tidak seorang pun yang diterima, hanya ada seorang tukang sepatu dari Damsyik bernama Muwaffaq, dia tidak dapat berhaji, tetapi pahala hajinya diterima Allah sehingga semua haji pada tahun itu diterima dengan berkat hajinya Muwaffaq.

Setelah mendengar percakapan dua orang malaikat dalam mimpinya itu, Abdullah bin Mubarrak, dengan seketika terbangun dari tidurnya, dan bergegas berangkat ke Damsyik mencari orang yang bernama Muwaffaq itu. Setelah mencari informasi kesana-kemari, ia tiba dirumah yang dituju lalu mengetuk pintunya, setelah pintunya terbuka oleh lelaki terjadi sebuah dialog:

Abdullah : “Siapa nama engkau wahai yang punya rumah?”

Muwaffaq : menyebutkan namanya

Abdullah : Kebaikan apakah yang telah engkau lakukan sehingga mencapai derajat yang sangat tinggi?

Muwaffaq : Tadinya aku ingin berhaji tetapi tidak dapat karena keadaanku, tetapi mendadak aku mendapat uang tiga ratus dirham dari pekerjaanku membuat dan menambal sepatu, lalu aku berniat haji pada tahun ini sedang istriku sedang hamil, maka suatu hari dia tercium bau makanan dari rumah jiranku dan menginginkan makanan itu, maka aku pergi ke rumah jiran tersebut dan menyampaikan tujuanku kepada wanita jiran itu. Jiranku menjawab, “Aku terpaksa membuka rahasiaku, sebenarnya anak-anak yatimku sudah tiga hari tanpa makanan, karena itu aku keluar mencari makanan untuk mereka. Tiba-tiba aku menemukan bangkai keledai di suatu tempat, lalu aku potong sebagiannya dan aku bawa pulang untuk dimasak, maka makanan ini halal bagi kami dan haram untuk makanan kamu”. Ketika aku mendengar jawaban yang demikian, aku segera kembali ke rumah dan mengambil uang tiga ratus dirham serta kuserahkan kepada jiranku tadi seraya menyuruhnya membelanjakan uang itu untuk keperluan anak-anak yaitm yang ada dalam penjagaannya. Sebenarnya hajiku adalah di depan pintu rumahku. Kata Muwaffaq lagi.

Kisah ini sebenarnya sangat sederhana, seorang tukang sepatu yang sangat bercita-cita menunaikan ibadah haji. Setelah mengumpulkan uang sekian lama, dan ia mempunayi kemampuan, namun ketika kemudahan itu ia peroleh, ada hal lain yang lebih penting harus ia dahulukan yakni membantu tetangganya yang kelaparan dan memelihara anak yatim. Allah mengukur pahala ibadah seseorang selalu pada niat dan keikhlasannya.

Berkaitan dengan masalah tetangga ini, Rasulullah Saw pernah didatangi seorang pemuda, lalu ia bertanya : “Ya Rasulullah! Tunjukkan padaku amal perbuatan yang apabila ku amalkan akan masuk surga.” Rasulullah menjawab : “Jadilah kamu orang yang baik.” Orang itu bertanya lagi, “Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahwa aku telah berbuat baik?” Rasulullah menjawab : “Tanyakan pada tetanggamu, bila mereka berkata engkau baik maka engkau benar-benar baik dan bila mereka berkata engkau jahat, maka engkau sebenarnya adalah orang jahat”.

Lembaga Negara Menurut UUD 1945

A. Perkembangan Ketatanegaraan

Sebelum perubahan UUD 1945, Republik Indonesia menganut prinsip supremasi MPR yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat dan disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (political representation) melalui DPR, perwakilan daerah (Regional Representation) melalui utusan daerah, dan perwakilan fungsional (Fungsional Representation) melalui Utusan Golongan. Lembaga MPR disebut sebagai pelaku tertinggi kedaulatan rakyat bahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan dirumuskan dengan kalimat: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Mejelis Permusyawaratan Rakyat”.

Sekarang ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut diubah rumusannya menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 (delapan) buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan kostitusional dari UUD, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Selain itu terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu (1) Tentara Nasional Indonesia; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Pemerintah Daerah; (4) Partai Politik.
 

B. Lembaga-lembaga Negara

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Tugas MPR adalah ( Pasal 3 UUD 1945) :

1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Dapat memeberhentikan Presiden dan Wakil Presiden Presiden dalam masa jabatan menuurut UUD Pasal1 ayat (2) UUD 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.

Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga yang lain.

Dengan adanya perubahan ini, maka :

1. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara
2. Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat
3. Tidak lagi memilih Presidendan Wakil Presiden karena rakyat memilih secara langsung.

Mengenai memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, MPR mempunyai kewenangan apabila :

1. Ada usulan dari DPR
2. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa Presiden dan atau wakil Presiden bersalah.

Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan pemegang kedaulatan rakyat ditiadakan adalah, karena MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap lembaga yang mengembang tugas-tugas politik Negara dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut pasal 2 (1) mengatakan : MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri :

1. Seluruh anggota DPR
2. Anggota DPD

Adanya anggota DPD agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek Negara dan pemerintahan disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah.
Mengenai perubahan UUD 1945 diatur mekanisme perubahan UUD dalam pasal 37 UUD 1945.

 
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas wewenang DPR adalah :

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
2. DPR berfungsi Budget dan Pengawasan
3. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pandapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
4. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesty dan Abolisi.
5. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta perjanjian internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan menominisasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi.
6. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian.
7. DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi Nasional HAM.
8. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden bersalah.

Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat banyak dan luas sekali, bahkan hampir semua bidang kekuasaan Presiden dimiliki DPR.

 
3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD setiap propinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD besidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang.

Wewenang DPD (Pasal 22d) :

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sember daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengolahan sumber daya alam dan sember daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.
3. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD 1945, memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap.

Hak-hak DPD yaitu :

1. Menyampaikan usul dan pendapat
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri
4. Memerintah
5. Protokoler
6. Keuangan dan Administrasi

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan/ atau membubarkan Pasal 8 UUD 1945 mengatakan:

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

5. Mahkamah Agung ( MA )

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasarkan system Konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarkan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan.

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
5. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1994, dimana segala urusan mengenai peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan finansial berada di bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.

Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada ditangan rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan hukum, keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokratsi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila,

 
6. Mahkamah Konstitusi ( MK )

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenang diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.
2. Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan (Court of Justice), sedangkan Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of Law).

7. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )

Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi :

1. Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara didalam suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU.
4. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD, perusahaan daeah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana didalmnya terdapat kekayaan Negara.

8. Komisi Yudisial ( KY )

Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam melaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya.
Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Wewenang Komisi Yudisial adalah :

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim.

Tugas Komisi Yudisial yaitu :

1. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
3. Menetapkan Calon Hakim Agung
4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR
5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
6. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/ atau MK.

Mengutamakan Akhirat daripada Dunia

Setiap orang yang menyamakan antara dunia dan akhiratnya dalam hal perhatian yang saksama dan keinginan dalam hati, serta kegiatan dan pencarian dalam perbuatan nyata, maka ia adalah orang yang keterlaluan dalam kebodohan dan kedunguannya. Apalagi orang yang perhatiannya pada dunianya, keinginannya serta usaha dan kegiatannya untuk itu lebih besar dan lebih banyak daripada perhatian dan usahanya untuk akhiratnya. Di atas kedua yang tersebut di atas, lebih-lebih lagi, adalah keadaan orang yang tidak memiliki perhatian sama sekali pada akhiratnya!

Kami berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu serta memohon keselamatan dari segala macam bala dan marabahaya bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang yang kita cintai, dan bagi seluruh kaum Muslim...

Adapun alasan mengapa orang yang menyamakan antara dunia dan akhirat – dalam hal usaha dan kegiatan mencapai keduanya – dinilai sebagai manusia yang amat bodh dan dungu ialah karena ia menyamakan antara sesuatu yang lebih utama dan lebih langgeng, lebih murni dan lebih luas dengan sesuatu yang remeh, mudah sirna, keruh, dan sempit. Sehingga, perumpamaannya seperti seseorang yang menyamakan antara baru permata dan kerikil atau antara emas dan tembikar (pecahan genting atau lainnya), bahkan lebih jauh lagi dan lebih aneh. Dan, andaikata tiada sesuatu di akhirat selain kelestarian dan keselamatan dari segala bencana dan penyakit di dalamnya, niscaya itu sudah cukup untuk lebih didahulukan dan diutamakan di atas dunia. Sebagaimana pernah diucapkan oleh seorang

Tetap Tenang Saat Jodoh Terlambat Datang

Pasangan hidup adalah salah satu dari "stasiun" perjalanan bagi semua manusia. Disanalah kehidupan baru dimulai, lengkap dengan semua pernak- pernik pelajaran yang akan membuat manusia memaknai arti kebahagiaan yang sebenarnya. Namun, proses ini bagi sebagian orang ternyata tidak gampang dilalui begitu saja. Mereka mendapati, justru dalam bagian inilah cobaan dan gemblengan hidup dimulai. Saat usia yang berjalan tak dapat lagi dihentikan, namun jodoh dan pelengkap hidupnya tidak kunjung datang, saat itu pula kegundahan hati menjadi terakrabi.

Banyak yang kemudian menyikapinya dengan sederhana, tetap berikhtiar, walau tetap diselipi kegundahan atas sebuah kepastian datangnya hari pertemuan. Namun, tak sedikit juga yang melakukan seribu satu cara, agar terhindar dari cacian makian manusia, dan atau sekedar untuk menyudahi kesedihan hati.

Namun, bisakah kita berhenti sejenak, dan membiarkan pikiran jernih yang menguasai kita. Memang siappapun tidak akan ada yang ingin melampaui cobaan yang seperti ini. Namun bukankah garis takdir itu sudah pasti dan Allah SWT jugalah tidak akan memberi cobaan yang melampui kemampuan hambanya?

Terkadang, banyak pelajaran yang bisa kita petik atas sebuah keinginan yang ternyata tertunda untuk terjadi. Dengan tertundanya kebahagiaan itu, siapa tahu Allah sedang mengajari kita atas sebuah makna dari menghargai. Ya, ketika jodoh telah datang, nantinya kita akan menjadi pribadi yang lebih manis dalam bersyukur serta memperlakukan. Dan kita akan menjadi lebih istimewa karenanya.

Dengan tertundanya pertemuan itu, mungkin Allah ingin memberikan yang lebih pas untuk kita. Dan atau dengan tertundanya jodoh itu, Allah telah memberikan skenario penggemblengan dan proses tersendiri bagi jodoh kita, sehingga kelak ketika dia bertemu dengan kita lewat sebuah pernikahan, pribadi yang lebih matang dan siap menjadi pelengkap kita, telah menjadi bagian dari kepribadiannya.

Dan bersabar adalah salah satu kunci menaklukkan keadaan ini. Sungguh, Allah pun telah berfirman "Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat" (QS. Al Baqarah:153).

Maka, tidak ada jalan lain yang lebih baik selain hanya mengembalikan semua urusannya kepada Allah dengan berdo’a dan merendahkan diri di hadapanNya. Karena Allah SWt telah berfirman,

“Dan jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku maka katakanlah Aku sangat dekat. Aku mengabulkan do’a orang yang berdo’a jika ia berdo’a kepada-Ku.. (QS. Al-Baqarah:186)

Lagi-lagi, semua ini hanya sanggup dan bisa dimaknai oleh para hati yang selalu berprasangka baik dan bertawakkal kepada Allah SWT. Sebagai hasilnya, kebahagiaan akan tetap menjadi bagian dari hari- harinya, karena sebuah keyakinan juga melekat kuat dalam bentuk iman.

Semua hal dibawah langit ini, terjadi dengan waktu- waktunya sendiri. Pun demikian dengan kedatangan jodoh yang belum kunjung datang saat ini. Sungguh, Allah SWT maha tahu apa yang kita butuhkan, serta saat yang tepat untuk semua itu terpenuhi. Dan Allah juga maha dekat pertolongannya atas apapun kesulitan yang kita hadapi.Dan di dunia ini, tidak ada yang lebih mengerti dan mengetahui apapun kesulitan dan keinginan yang terbersit dalam hati kita, kecuali hanya Allah saja. Dan Allah lah juga yang paling tahu, yang terbaik bagi kita, dalam segala hal.

 
Sungguh, kerisauan itu adalah sebuah hal yang manusiawi. Namun, hal tersebut tidak membawa dampak apapun, kecuali membuat pikiran kita semakin tertutup dari kebaikan, dan mendekatkan diri dengan kesedihan.Namun justru ketenangan yang didasari iman, tawakkal, serta prasangka baik kepada Allah, yang akan menyejukkan dan mengistimewakan kita. InsyaAllah.


Sumber : (Syahidah/Voa-islam.com)

Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Sejarah Perumusan

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :
Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.
Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:

Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :

• Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945
• Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945
• Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949
• Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950
• Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Hari Kesaktian Pancasila

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif dibelakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok reliji terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966.

Pada hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Butir-butir pengamalan Pancasila
Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

36 BUTIR-BUTIR PANCASILA/

EKA PRASETIA PANCA KARSA

A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA 

1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
5. Menolak kepercayaan atheisme di Indonesia.

B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. SILA PERSATUAN INDONESIA

1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Bersikap adil.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak bersifat boros.
8. Tidak bergaya hidup mewah.
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Ketetapan ini kemudian dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.

Sila pertama

Bintang

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua

Rantai

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila Ketiga

Pohon Beringin

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

  

Sila Keempat

Kepala Banteng

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila Kelima

Padi dan Kapas

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sumber : id.wikipedia.org

Teks Pembukaan UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia

Sebagaimana dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945 bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar hukum (rachsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (mactstaat). Konsep rechsstaat mempunyai ciri-ciri sebagi berikut: (1) adanya perlindungan terhadap HAM; (2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan; (4) adanya peradilan administrasi. Dalam kaitan dengan negara hukum tersebut, tertib hukum yang berbentuk adanya tata urutan perundang-udangan menjadi suatu kemestian dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Tata urutan perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi negara Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Sejak 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan (hierarki) perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal tahun 1966, melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagi berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
4. Peraturan pemerintah
5. Keputusan presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:
   • Peraturan menteri
   • Instruksi menteri
   • Dan lain-lainnya.

Selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang.
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
5. Peraturan pemerintah.
6. Keputusan presiden.
7. Peraturan pemerintah.

Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangn di Indonesia terjadi kembali pada tanggal 24 Mei 2004 ketika DPR menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi undang-undang. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang berlaku secara efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tentang tata urutan peraturan perundang-udangan yang ada dalam Ketetepan MPR No. III Tahun 2000 sebagaimana tercantum di atas. Tata urutan perundang-undangan dalam UU PPP ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
3. Peraturan pemerintah.
4. Peraturan presiden.
5. Peraturan daerah, yang meliputi:
6. Peraturan daerah provinsi.
7. Peraturan daerah kabupaten/kota.
8. Peraturan desa.

Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum. Demi menjaga keutuhan NKRI dan persatuan Indonesia, hendaknya seluruh komponen politik tidak menjadikan peraturan atau gagasan yang bertolak belakang dengan UUD 1945 sebagai kompromi politik (political bargaining), khususnya dalam proses suksesi politik di daerah (pilkada).

Pengertian Konstitusi

Terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah tersebut adalah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan, penyusunan atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cume, berarti “bersama dengan...”, dan statuere, berarti “membuat sesuatu agar berdiri” atau mendirikan, menetapkan sesuatu”. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda, grondwet. Kata grond berarti tanah atau pasir, dan wet berarti undang-undang.

Istilah konstitusi (constitusion) dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi, menurut Miriam Budiarjdo, adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan, Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.

Dari pengertian di atas, konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa.
2. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan.
3. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Secara garis besar, tujuan Konstitusi adalah membatasi tindakan sewenagng-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Sedangkan, menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam Konstitusi, yaitu: (1) jaminan hak-hak asasi manusia; (2) susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; dan (3) pembagian dan pembatasan kekuasaan.

Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjwaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar utama bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Namun demikian, indikator suatu negara atau pemerintahan disebut demokratis tidaklah tergantung pada konstitusinya. Sekalipun konstitusinya tidak menetapkan aturan dan prinsip-prinsip di atas, jika tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan, ia belum bisa dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi demokrasi.

Hakikat dan Dimensi Identitas Nasional

Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa yang lain. Kekhasan yang melekat pada sebuah bangsa banyak dikaitkan dengan sebutan “identitas nasional”. Namun demikian, proses pembentukan identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi seuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Sifat identitas nasional yang relatif dan kontekstual mengharuskan setiap bangsa untuk selalu kritis terhadap identitas nasionalnya untuk selalu menyegarkan pemahaman dan pemaknaan terhadap jati dirinya. Pertanyaan reflektif seyogianya ditujukan kepada identitas-identitas khas yang selama ini melekat kepada bangsa Indonesia.

Pertanyaan kritis terhadap identitas nasional, seperti betulkah kita bangsa yang ramah atau benarkah kita bangsa yang santun dan agamais, perlu terus dilakukan dalam rangka menggali, menemukan identitas nasional Indonesia, dan bahkan menciptakan identitas baru Indonesia yang demokratis, toleran, dan anti kekerasan. Secara umum beberapa unsur yang terkandung dalam identitas nasional antara lain:

1. Pola Perilaku
Adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya.

2. Lambang-lambang
Adalah sesuatu yang mengambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.

3. Alat-alat Perlengkapan
Adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya.

4. Tujuan yang Ingin Dicapai
Yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami sebuah negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

Bukti Keistimewaan Wanita Dalam Islam

Siapa yang dapat memungkiri bahwa islam memanglah rahmat bagi semesta alam. Islam adalah juga satu- satunya agama yang menentramkan lahir dan batin manusia. Barang siapa yang mengikutinya, maka kemuliaan akan melingkupinya. Barang siapa menyelaminya, maka kedamaian yang akan selalu menyertainya.

Islam, menyematkan kemuliaan dalam diri seorang wanita. Sang pesona dunia ini, diajarkan Oleh Allah Subhanahu Wata’ala untuk tetap menjadi indah dan yang terindahkan. Namun sayang, banyak manusia yang lemah iman dan lemah ilmu yang justru tidak bisa menikmati dan menyadari keindahan itu dalam hati mereka. Dan begitulah, Allah telah menutup hati, dan indrawi mereka, dalam begitu kencangnya fitnah yang tujuan akhirnya sangat jelas, yaitu melucuti keindahan wanita itu sendiri, dengan cara merendahkan mereka layaknya hewan, atau bahkan lebih rendah dari itu. Naudzubillah...

Di dalam islam, wanita di perintahkan oleh Allah untuk menutup Aurat para wanita. Sungguh sesuatu yg mahal harganya akan dijaga bahkan disimpan dan di rawat dengan sangat hati- hati dan di hadiahkan pula tempat teraman dan terbaik. Apakah pernah kita melihat seseorang membuang intan begitu saja di jalanan?.

Jilbab adalah identitas kemuliaan seorang muslimah, dan sekaligus benteng mereka dari berbagai gangguan orang- orang jahat yang mempunyai niat jahat kepada mereka. Maka maha benarlah Allah dalam firmannya,

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” (Q.S. Al-Ahzab: 59)

Dan di dalam Islam, seorang wanita jika dihadapkan kepada suaminya, memanglah ketaatan yang harus dilakukannya. Namun, seorang laki- laki wajib pula taat kepada ibunya 3 kali lebih utama dari sang ayah?. Maka perhatikan baik- baik wasiat rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam, berikut ini...

"Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari Muslim)

Diantara banyak fitnah yang di hembuskan oleh para musuh- musuh islam, adalah hal yang menyangkut poligami. Mereka mengatas namakan penderitaan wanita yang di dramatisir sedemikian rupa, agar terlihat lebih simpatik. Bahkan sebenarnya betapa kasihan mereka tentang hal ini. Tingkah polah mereka semakin membuktikan kekurangan akal pada diri mereka. Apakah sudah sampai pada mereka bahwa bila seorang lelaki khawatir tidak dapat berlaku adil dalam berpoligami, maka dituntunkan kepadanya untuk hanya menikahi satu wanita. Dan ini termasuk pemuliaan pada wanita di mana pemenuhan haknya dan keadilan suami terhadapnya diperhatikan oleh Islam, seperti Allah firmankan di dalam Al Quran,

“Namun bila kalian khawatir tidak dapat berbuat adil maka nikahilah satu wanita saja.” (QS. An Nisa: 3)

Begitu di muliakannya wanita dalam islam, bahkan para suami, yaitu manusia yang paling berhak atas istri- istri mereka, tetap diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh berbuat sewenang- wenang kepada istri mereka.

“Dan bergaullah kalian (para suami) dengan mereka (para istri) secara patut.” (An-Nisa`: 19)

Hal tersebut tetap berlaku walaupun sang suami dalam keadaan tidak menyukai istrinya. Seperti firman Allah berikut ini

“Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa`: 19)

Dan Memanglah, kasih sayang islam begitu sangat melingkupi kaum yang memang diciptakan Allah lebih lemah dari pada laki- laki ini. Maka dari itu, ketika wanita menerima warisan, memanglah wanita mendapat jatah kurang dari laki- laki. Bukan karena tidak adanya keadilan Allah disana, tapi sungguh harta yang jumlahnya kurang dari para laki- laki itu hanya menjadi milik pribadinya dan para wanita tidak perlu menyerahkannya suaminya. Sedangkan saat para lelaki atau suami menerima warisan, maka sudah menjadi kewajiban laki- laki itu untuk menggunakan hartanya demi kebutuhan seluruh keluarga, anak- anak dan istrinya.

Dalam lemahnya fisik dan kurangnya Akal karena lebih di dominasi perasaanya, wanita memang haruslah tetap melalui sebuah fase perjuangan terbesar yang membuatnya harus bersusah payah. Ya, selama mereka mengandung dan melahirkan anak, adalah perjuangan yang begitu sangat menguras waktu emosi, pikiran, tenaga dll. Tetapi Kasih sayang Allah memang tiada batas. Ketika para wanita hamil, setiap saat mereka akan didoakan oleh segala makhluk, malaikat dan seluruh makhluk Allah di mukabumi ini, dan ketika kematian ternyata datang atas mereka saat melahirkan, maka syahid akan Insyaallah akan di raihnya.

Dari Jâbir ibn ‘Atîk, Rasulullah saw. bersabda: "Mati syahîd ada tujuh, selain mati terbunuh dalam perang fîsabilillah, yaitu: (1) mati karena penyakit thâ‘ûn (semacam penyakit kelenjar), (2) mati karena tenggelam ,(3) mati karena penyakit lambung ,(4) mati karena sakit perut, (5) mati karena terbakar, (6) mati karena tertimpa reruntuhan, dan (7) perempuan yang mati karena hamil/melahirkan."

Pahala mati syahîd layak diberikan kepada ibu hamil/melahirkan dan meninggal, karena proses melahirkan adalah proses mengadu nyawa dan sama dengan perang membela agama Allah. Selain itu, kaum wanita berperan besar dalam pengembangbiakan keturunan. Dengan bersedianya seorang wanita untuk hamil, berarti ia telah mengemban amanat dan mewujudkan proses penyempurnaan sifat kefeminimannya.

Tidak itu saja, keistimewaan seorang wanita adalah ketika mereka diperbolehkan untuk memasuki pintu Syurga melalui mana pintu manapun yang disukainya. Dan untuk semua itu, para wanita cukuplah melalui 4 syarat saja : Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadhan, taat suaminya dan menjaga kehormatannya.

"Apabila seorang isteri telah mendirikan sholat lima waktu dan berpuasa bulan Ramadhan dan memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, maka diucapkan kepadanya: Masuklah Surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki." (Riwayat Ahmad dan Thabrani)

Maka sudah selayaknya, para pemilik mulut lancang yang tanpa ilmu mendengungkan topeng “kemerdekaan” bagi kaum wanita itu, menginsyafkan perbuatan mereka karena telah habis- habisan menyalakan propaganda untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, sehingga wanita banyak yang terjerumus sebagai korban dari rencana mereka, dan kemudian membenci aturan islam. Mereka yang tiada segan menfitnah agama mulia ini dengan dalih memerdekakan muslimah dari belenggu. Entah belenggu semacam apa yang mereka maksud, namun satu yang pasti bahwa kedengkian mereka atas islam, adalah sudah menjadi sebuah kepastian.

Sungguh, bahkan cara Islam memuliakan wanita itu lebih dari sekedar benar- benar tampak bagi logika waras manusia. Lalu satu pertanyaan pun akhirnya muncul bagi kita para wanita, “maka nikmat Rabb kamu manakah yang kamu dustakan?” (QS Ar-Rahman: 13).

(Syahidah/voa-islam.com)

Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional

Salah satu identitas bangsa Indonesia adalah dikenal sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari sisi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa.

1. Sejarah

Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. Dua kerajaan Nusantara, Majapahit dan Sriwijaya misalnya, dikenal sebagi pusat-pusat kerajaan Nusantara yang pengaruhnya menembus batas-batas teritorial di mana dua kerajaan itu berdiri. Juga termasuk kerajaan Aceh yang sempat menjadi kerajaan terbesar di dunia yang menempati urutan kelima.

Kebesaran kerajaan Nusantara tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya ketika penjajahan asing menancapkan kuku imperialismenya. Semangat juang bangsa Indonseia dalam mengusir penjajah, menurut banyak ahli, telah terjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kemudian menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasional Indonesia.

2. Kebudayaan

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama. Sedangkan, unsur identitas peradabannya tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagai bangsa maritim, keandalan bangsa Indonesia dalam pembuatan kapal Pinisi di masa lalu merupakan identitas pengetahuan bangsa Indonesia lainnya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

3. Suku Bangsa

Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Namun demikian lebih dari sekadar kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama salam kemajemukan merupakan unsur lain yang tetap harus dikembangkan dan dibudayakan. Kemajemukan alamiah bangsa indonesia dapat dilihat pada keberadaan lebih dari ribuan kelompok suku, beragam bahasa, budaya, dan ribuan kepulauan.

4. Agama

Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dengan kata lain, keragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, tetapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tetap harus dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia. Mensyukuri nikmat kemajemukan dapat dilakukan dengan sikap dan tindakan untuk tidak memaksakan keyakinan dan tradisi, baik mayoritas maupun minoritas, atas kelompok lainnya.

5. Bahasa

Bahasa indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia (bahasa yang digunakan bangsa Melayu) sebagai bahasa penghubung (lingva franca) berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, yang menyatakan bahasa Indonesia sebagi peristiwa bahasa persatuan bangsa Indonesia, telah memberikan nilai tersendiri bagi pembentukan identitas nasional Indonesia. Lebih daei sekadar bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia; ia telah memberikan sumbangan besar pada pembentukan persatuan dan nasionalisme Indonesia.

Identitas Nasional

Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain.Berdasarkan perngertian yang demikian ini maka setiap bangsa didunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional sebagaimana di jelaskan di atas maka identitas nasional suatu Bangsa tidak dapat di pisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa.

Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya,sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional.

Beberapa bentuk identitas nasional indonesia adalah :

• Pancasila sebagai dasar falsafah negara
• Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan
• Bendera merah putih sebagai bendera negara
• Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya
• Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila
• Semboyan Negara yaitu Bhineka Tunggal Ika
• Konstitusi negara yaitu UUD 19945
• Bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat
• Konsepsi wawasan nusantara
• kebidayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional

A. Karakteristik Identitas Nasional 

Bangsa memiliki 2 konsep, yaitu Cultural Unitiy dan Political Unitiy, maka identitas juga terdiri dari dua, yaitu identitas identitas suku kebangsaan dan kebangsaan.

1. Identitas Cultural Unity atau Identitas kesukubangsaan

Cultural Unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropoligis. Cultural unitiy disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan dan daerah asal. Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain.

Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurag lebih bersifat ascribtife (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah / bawaan, primer dan etnik. Identitas kesukubangsaan dapat diketahui dari sisi budaya orang yang bersangkutan.

Setiap anggota cultur unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misalnya, setia pada suku, agama, budaya, kerabat, daerah asal dan bahasanya. Identitas ini sering disebut sebagai identitas kelompok atau identitas primordial. Dalam hal ini loyalitas pada primodialnya memiliki ikatan emosional yang kuat serta melahirkan solidaritas erat.

2. Identitas Political Unity atau Identitas Kebangsaan

Political Unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara namun dewasa ini negara yang relatif homogen yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi. Negara baru perlu menciotakan identitas yang baru pula untuk bangsanya yang di sebut juga sebagai identitas nasional.

kebangsaan merupakan kesepakatan dari banyak bangsa didalamnya. Identitas kebangsaan bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional. Beberapa bentuk identitas nasional adalah bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional dan ideologi nasional.

B. Proses Berbangsa dan Bernegara

Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan kedalam. Jadi mereka diikat oleh satu kekuasaan politik yaitu negara.

Ada dua proses pembentukan bangsa negara yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Pertama, model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras.

Kedua model ini berbeda dalam empat hal. Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-bangsa. Ketiga, Kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa-negara, sedangkan dalam model mutakhir, kesadaran politik warga muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa-negara. Keempat, derajat partisipasi politik dan rezim politik.

Negara adalah organisasi kekeasaan dari persekutuan hidup manusia. Terjadinya negara-bangsa Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Proses terbentuknya negara-bangsa Indonesia secara teoritis dilukiskan sebagaimana dalam keempat alinea Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

1. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa yang lain. Inilah sumber motifasi perjuangan. (alinea I pembukaan UUD 1945)
2. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan menghasilkan proklamasi. Jadi dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara . Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (alinea II pembukaan UUD 1945)
3. Terjadinya bangsa Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia. Disamping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. (alinea III pembukaan UUD 1945)
4. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, system pemerintahan negara, UUD negara dan dasar negara. Dengan demikian semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia. (alinea IV pembukaan UUD 1945)

Sumber : princesmala.blogspot.com

Hikmah Meninggalkan Berbohong

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim, diceritakan bahwa, suatu hari seseorang datang menghadap Rasulullah Saw karena hendak memeluk Islam. Sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu lelaki itu berkata: “Ya Rasulullah, sebenarnya hamba ini selalu berbuat dosa dan susah meninggalkannya.” Rasulullah menjawab: “Maukah engkau berjanji bahwa engkau sanggup meninggalkan berbicara bohong?” “Ya, saya berjanji” jawab lelaki itu singkat. Selepas itu, dia pun pulang ke rumahnya.

Menurut riwayat, sebelum lelaki itu memeluk Islam, dia sangat terkenal sebagai seorang yang jahat. Kegemarannya hanyalah mencuri, berjudi dan meminum minuman keras. Maka setelah memeluk Islam, dengan segenap daya dan upaya berusaha meninggalkan segala keburukan tersebut, karenanya dia meminta nasihat dari Rasulullah Saw.

Dalam perjalanan pulang dari menemui Rasulullah Saw, lelaki itu berkata di dalam hatinya: Rasulullah ini sangat aneh, sudah terang-terangan saya mengakui bahwa semua perbuatan maksiat belum bisa saya tinggalkan, tapi beliau malah hanya berpesan jangan bohong. Rasanya pesan ini sangat ringan bagiku”. Namun ketika setia kali hatinya terdorng untuk berbuat jahat, hati kecilnya selalu mengejek, “Berani engkau berbuat jahat. Apakah jawaban kamu nanti apabila ditanya Rasulullah. Sanggupkah engkau berbohong kepadanya.” Bisik hati kecilnya. Begitulah terus menerus setia kali dia berniat melakukan kejahatan, dia selalu teringat janjinya dengan Rasulullah dan seolah hati nuraninya berkata: “Kalau aku berbohong kepada Rasulullah berarti aku telah mengkhianati janjiku padanya. Sebaliknya jika aku berbicara jujur, berarti aku akan menerima hukuman sebagai orang Islam. Oh Tuhan....sesungguhnya di dalam pesan Rasulullah itu terkandung hikmah yang sangat berharga.”

Setelah berulang kali mengalami hal yang disebutkan di atas, baru ia menyadari bahwa, berat juga aku hendak meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah itu”. Karena ia sudah berjanji dengan Rasulullah, walau bagaimanapun beratnya, ia akhirnya berhasil melawan ajakan hawa nafsunya, dan menuruti apa yang tersirat dalam hati nuraninya yang paling dalam. Sejak hari itu, ia memulai babak baru dalam hidupnya. Dia telah berhijrah dari kejahatan kepada kemuliaan hidup seperti yang digariskan oelh Rasulullah Saw, bahkan sampai akhir hayatnya dia telah berubah menjadi mukmin yang shaleh dan mulia.

Amanah Allah Kepada Nabi Musa

Nabi Musa adalah Nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan Kitab Taurat, dan hidup pada masa Fir'aun (Raja Mesir yang saangat dzalim) dan Qarun (Orang Kaya yang sangat kikir). Ketika menjadi Nabi, Allah memberikan 10 amanah kepadanya.

Dalam hal ini Abu l-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Saw bersabda: “Allah SWT telah berpesan 10 macam kepada Nabi Musa bin Imran:

1. Wahai Musa, janganlah engkau menyekutukan Aku dengan sesuatu apa pun karena Aku telah memutuskan, api neraka akan menyambar muka orang-orang musyrikin.
   
   
2. Taatlah kepada-Ku dan kedua orang tuamu niscaya Aku pelihara dirimu dari mara bahaya dan Aku panjangkan umurmu serta Aku hidupkan kamu dengan penghidupan yang lebih baik.
   
3. Jangan sekali-kali membunuh sesuatu yang Aku haramkan kecuali atas dasar kebenaran, niscaya akan menjadi sempit bagimu dunia yang luas dan langit dengan semua penjurunya dan akan kembali engkau dengan murka-Ku ke dalam api neraka.
   
4. Jangan sekali-kali bersumpah dengan nama-Ku dalam dusta atau durhaka sebab Aku tidak akan membersihkan orang yang tidak mensucikan Aku dan tidak mengagung-agungkan nama-Ku.
   
5. Jangan dengki dan iri hati terhadap apa yang Aku berikan kepada orang lain, sebab penghasut itu musuh nikmat-Ku, menolak kehendak-Ku, membenci kepada pembagian yang Aku berikan kepada hamba-hamba-Ku dan siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tersebut, maka dia bukan hamba-Ku.
   
6. Jangan menjadi saksi terhadap apa yang tidak kau ketahui dengan benar-benar dan engkau ingat dengan akal dan perasaanmu, sebab Aku menuntut saksi-saksi itu dengan teliti atas persaksian mereka.
   
7. Jangan mencuri dan jangan berzina dengan istri tetanggamu, sebab Aku tutup wajah-Ku dari padamu dan Aku tutup pintu-pintu langit daripadanya.
   
8. Jangan menyembelih korban selain untuk-Ku, sebab Aku tidak menerima korban kecuali yang disebut nama-Ku dan ikhlas untuk-Ku.
   
9. Cintailah terhadap sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri.
   
10. Jadikan hari Sabtu sebagai hari untuk beribadat kepada-Ku dan hiburkan anak keluargamu.

Kemudian Rasulullah Saw bersabda lagi: “Sesungguhnya Allah SWT menjadikan hari Sabtu itu hari raya untuk Nabi Musa dan Allah SWT memilih hari Jum’at sebagai hari raya untukku.”

Itulah amanah Allah kepada Musa, dan bagaimana amanah Allah kepada kita. Apakah kita telah melaksanakan dan menjaga amanah Allah kepada kita selaku umat muslim?